INDONESIATRAVEL.NEWS, JAYAPURA – Masyarakat Papua membulatkan suara dukungan kepada Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) TNI Moeldoko. Moeldoko dinilai ideal jadi cawapres pendamping bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Duet Jokowi-Moeldoko kini dilegitimasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Papua.

Suara lantang dukungan diberikan HKTI Papua. Sikap ini menjadi realisasi deklarasi DAGO HKTI 2018. HKTI Papua sudah mendeklarasikan dukungannya untuk duet Jokowi-Moeldoko pada Rabu (25/7). Mereka beralasan, Moeldoko merupakan figur dengan visi terbaik. Apalagi, status Moeldoko juga Ketua Umum HKTI Pusat.

“Kami haru menindaklanjuti sikap politik dari HKTI Pusat. Makanya, kami juga melakukan deklarasi untuk mendukung Pak Moeldoko sebagai cawapres. Lalu, mengusung dan memenangkan duet Jokowi-Moeldoko pada Pilpres 2019. Pak Moeldoko figur terbaik,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) HKTI Papua Yan Mandenas, kemarin.

HKTI Papua pun menilai, Moeldoko akan menjadi pasangan cawapres yang ideal bagi Jokowi di Pilpres 2019. Menjabat sebagai Kepala Staf Presiden, Moeldoko juga pernah menjadi Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Pria kelahiran Kediri, 8 Juli 1957 juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.

Selain memiliki kapabilitas komplit, Moeldoko juga bukan figur dari latar belakang partai politik. Hal ini tentu posisinya bisa dikatakan netral dalam koalisi partai yang menyokong Jokowi. Maju di Pilpres 2019, Jokowi sedikitnya ditopang oleh PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura. Pertemuan lintas pimpinan partai koalisi untuk membahas cawapres juga sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

“Pengalaman Pak Moeldoko ini sangat komplit. Menariknya lagi, bisa dikatakan Pak Moeldoko ini dari kalangan profesional. Jadi bukan dari salah satu partai koalisi sehingga menjadi lebih netral. Kami yakin figur Pak Moeldoko akan diterima oleh koalisi dan masyarakat,” terang Mandenas lagi.

Melalui berbagai pertimbangan matang, HKTI Papua juga meresmikan deklarasi Jokowi-Moeldoko atau JODO menjadi Capres dan Cawapres di Pilpres 2019. Pasangan ini nantinya akan memimpin Indonesia untuk durasi kepemimpinan 2019-2024. Mandenas pun berharap, dengan dilakukannya deklarasi JODO ini akan menjadi penggerak bagi relawan dan simpatisan untuk melakukan aksi serupa.

“Deklarasi pasangan JODO dari HKTI Papua ini diharapkan terus mendorong relawan dan simpatisan untuk melakukan langkah politik serupa. Jokowi-Moeldoko atau JODO harus dimenangkan di Pilpres 2019. Tujuannya, agar program Pak Jokowi terus berlanjut. Indonesia juga makin maju dans sejahtera,” tegasnya.

Deklarasi JODO pun otomatis menepis stigma bahwa Papua anti figur latar belakang militer. Mandenas mengatakan, grass root Papua pada hakikatnya dekat dengan kalangan militer. Apalagi, saat ini muncul beragam ancaman radikalisme dan intoleransi. Menghadapi isu ini, grass root Papua pun percaya hanya figur dari kalangan militer khususnya Moeldoko yang mampu mengurai problem tersebut.

“Dinamika di masyarakat terus bergulir. Hanya sedikit yang anti militer dan itu hanya suara para elit saja. Untuk akar rumput masyarakat tidak ada masalah. Mereka dekat. Apalagi, akar rumput di Papua juga melihat sosok presiden yang akan dipilihnya. Kami butuh presiden dan wapres yang kuat untuk mengatasi masalah radikalisme hingga intoleransi. Komposisi Jokowi-Moeldoko ini bisa,” katanya lagi.

Bukan hanya itu, masyarakat Papua juga melihat Moeldoko sebagai figur yang bagus dan bersih. Tidak pernah terkena kasus pelanggaran HAM. Mandenas melanjutkan, Moeldoko ini figur familiar di Papua. “Pak Moeldoko ini figur bersih, tidak pernah terkena kasus pelanggaran berat selama aktif di TNI. Pak Moeldoko juga dulu memerintahan prajuritnya untuk membuka jalan di Papua. Jadi Pak Moeldoko ini dekan dengan masyarakat Papua,” ujarnya.

Sementara itu, ditempat terpisah Plt. Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotan sekaligus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Pusat Totok Sugiarto menegaskan, HKTI tetap organisasi non politik. Kebijakan dukungan di Pilpres 2019 diserahkan kepada inisiatif HKTI daerah. “Dukungan di Pilpres ini bukan arahan dari pusat, tapi inisiatif dari daerah. Mereka sangat bersimpati pada Jokowi-Moeldoko,” pungkasnya. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here