Balige – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf menggelar Fokus Group Discussion (FGD) di Labersa Toba Hotel and Convention Center, Senin (19/10/2020). FGD tersebut diselenggarakan untuk menyusun roadmap pengembangan desa wisata Danau Toba. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Hari Santosa Sungkari menjelaskan, penyusunan roadmap ini sebagai bentuk dukungan penuh instansinya terhadap pengembangan desa wisata di destinasi pariwisata I regional I destinasi super prioritas Toba.
“FGD ini untuk menyusun roadmap pengembangan destinasi wisata di Danau Toba. Ini bentuk dukungan Kemenparekraf/Baparekraf kepada destinasi super prioritas Toba,” kata Hari Santosa Sungkari saat membuka acara. Ia menjelaskan, sebelum FGD ini diselenggarakan terlebih dahulu dilakukan pemetaan melalui survei lapangan yang telah dilakukan pada 14-20 September 2020.
Menurutnya, desa wisata merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo untuk menyejahterakan desa-desa di Indonesia. Sebagai destinasi super prioritas, desa wisata merupakan bagian penting untuk menopang pariwisata Danau Toba. “Desa wisata menjadi bagian penting dari pengembangan destinasi wisata di Danau Toba. Kemenparekraf/Baparekraf amat mendukung dan fokus untuk mengembangkannya,” ujar Hari.
Ia melanjutkan, dukungan terhadap desa wisata Danau Toba sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang akan menjadi sasaran pengembangan desa wisata. “Kami hadir untuk terus memotivasi masyarakat. Pengembangan desa wisata ini memiliki dampak turunan atau multiple effect pada peningkatan perekonomian masyarakat desa,” ungkapnya.
Direktur Pengembangan Destinasi Regional I Kemenparekraf/Baparekraf, Oni Yulfian menambahkan, keberadaan desa wisata amat menopang sisi perekonomian dan menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki suatu desa. Untuk itu, dalam upaya pengembangan, desa wisata harus dikelola secara baik dan profesional. “Apapun dapat dikelola menjadi atraksi wisata dengan catatan memenuhi unsur keseimbangan rasa, raga, rasio dan ruh. Kami berharap desa wisata dapat menjadi penyangga yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” harap Oni.
Oni melanjutkan, desa wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya yang berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, serta menyukseskan pembangunan kepariwisataan.
“Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi dan daya tarik pariwisata di wilayah mereka,” ujar Oni.
Koordinator Destinasi Area I Kemenparekraf/Baparekraf, Wijonarko menambahkan, kriteria pengembangan desa wisata yaitu memiliki atraksi wisata unggulan, memiliki kelembagaan, memiliki sarana prasarana memadai, memiliki akomodasi wisata pendukung dan adanya keterlibatan masyarakat.
“FGD ini tak hanya pada tataran pemahaman dasar tentang sadar wisata dan desa wisata, tetapi juga memberikan informasi-informasi baru terkait dengan sektor pariwisata di era normal baru, yaitu cleanliness, healthy, safety dan enviroment di desa wisata,” katanya.
Untuk pengembangan desa wisata, Wijonarko melanjutkan, akan dipaparkan dalam FGD ini strategi meningkatkan kualitas dan kompetensi diri, salah satunya dengan melakukan pengembangan produk pariwisata di desa wisata berupa exploring, packaging dan presentation, sehingga dalam pengembangan desa wisata masyarakat diharapkan memiliki keunikan, ciri khas berbasis kearifan lokal.
Sub Koordinator Area IA Kemenparekraf/Baparekraf, Andhy Marpaung berujar, hadirnya desa-desa wisata di Indonesia, khususnya di destinasi wisata super prioritas Toba akan berdampak signifikan kepada kemajuan dan kemandirian serta desa yang berkembang. “Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal,” ungkapnya.
Andhy berharap kegiatan ini dapat menjadi pemicu tumbuhnya keberdayaan masyarakat desa wisata, yang pada akhirnya masyarakat merasakan manfaat kesejahteraan sebenarnya dalam prioritas pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. “Kemenparekraf berkomitmen untuk menggali potensi desa wisata tidak hanya dari sisi keindahan alamnya, namun nilai-nilai budayanya karena terbukti diminati oleh wisatawan. Untuk itu, potensi tersebut akan dioptimalkan, khususnya dari lini SDM-nya,” ujarnya.(*)
