JAKARTA – Agenda pemilihan Ketua Mahkamah Agung yang akan dilaksanakan Senin, 6 April di Jakarta mendapat sorotan dari beberapa kalangan. Setelah para praktisi hukum, kini giliran LSM AMPK (Aliansi Masyarakat Peduli Kehakiman) yang bersuara. Juru bicara AMPK, MF Kurniawan menyatakan pihaknya telah bersurat ke KPK dan meminta Lembaga tersebut untuk memantau proses tersebut.
“Jangan sampai marwah lembaga yang agung tersebut tercoreng dengan adanya permainan uang dalam pemilihan ketua. Apalagi sejumlah kandidat kalau kita lihat dalam LHKPN mereka di KPK, memiliki harta yang fantastis. Padahal kita berharap Ketua MA sosok yang low profile dan sederhana, sehingga bisa menjadi tauladan,” ujarnya di halaman kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (3/4/2020).
Ditambahkan Kurniawan, AMPK telah mengakses data publik laporan harta kekayaan sejumlah calon yang kabarnya akan maju. Di antaranya Hakim Agung Sunarto. Meski usianya lebih junior dibanding sejumlah nama kandidat lainnya, namun Sunarto memiliki kekayaan yang dilaporkan sebesar 23,9 milyar.
“Kami hanya minta kepada KPK untuk mengikuti dan memantau dengan seksama, jangan sampai ada politik uang dalam proses pemilihan ketua MA itu, karena akan sangat menciderai. Kami berharap para hakim agung memiliki nurani dan moral yang terjaga. Sehingga lembaga tersebut kredible,” tandasnya.
Seperti diketahui, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali akan segera memasuki masa pensiun pada Selasa (7/4) pekan depan. Karena itu, MA akan menggelar sidang paripurna pemilihan ketua MA pada Senin, sehari sebelum Hatta Ali pensiun.
Dalam laporan tahunan kinerja MA tahun 2019, Hatta Ali menunjukkan sejumlah angka dan target yang berhasil dicapai oleh MA, yang lebih baik dari tahun ke tahun. Kinerja kelembagaan di MA juga sudah mengarah ke penggunaan IT based, termasuk penggunaan dokumen elektronik dan pemeriksaan perkara perdata melalui IT. (*)
