Kapuas – Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius pada program food estate. Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), meninjau lokasi lahan rawa pengembangan food estate atau lumbung pangan dan saluran primer induk UPT A5, di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (09/07).
Selain Mentan, Presiden juga didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.
Juga hadir Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Program pengembangan food estate dilakukan di lahan seluas 165 ribu hektare (ha). Program ini akan melibatkan beberapa Kementerian. Selain Kementerian Pertanian, ada juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Desa PDTT.
Mentan SYL mengatakan, program food estate dilakukan untuk mengamankan ketersediaan beras dalam negeri. Sehingga kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara mandiri.
“Presiden Jokowi menginstruksikan kepada saya untuk mempersiapkan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lumbung pangan. Dengan potensi lahan rawa yang kini dapat menjadi lahan pertanian produktif, kita yakin membangun lumbung pangan di Kalimantan Tengah ini,” kata Syahrul.
Proyek food estate kawasan aluvial pada lahan eks lahan gambut ini memiliki lahan potensial seluas 165 ribu hektare. Dari lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.
Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, mengatakan Ditjen PSP Kementan siap mendukung program pemerintah. Terlebih Presiden Jokowi ingin mengembangkan food estate di Kalimantan Tengah.
“Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, ada sekitar 85 ribu hektare lahan fungsional, artinya sudah ditanami petani, di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas di lahan eks PLG, namun provitasnya masih rendah,” kata Sarwo Edhy.
Selain itu, ada lahan sekitar 79 ribu hektare untuk program ekstensifikasi. Yang artinya perlu ada rehabilitasi jaringan primer, sekunder, dan tersier.
“Tugas Kementan adalah membuat jaringan kuarter di petakan-petakan tersebut. Tujuannya untuk mengatur aliran air agar PH-nya bisa kembali normal,” jelasnya.
Ditambahkan Sarwo Edhy, untuk mengembangkan food estate dengan luas 30.000 hektare perlu sejumlah kegiatan. Pertama normalisasi yang dilakukan oleh PU baik jaringan primer, sekunder, maupun tersier.
“Sedangkan dari Kementan memberikan bantuan sarana produksi. Berupa dolomit untuk menormalkan PH, benih padi menggunakan drone, herbisida. Ada juga bantuan pupuk hayati cair, dan urea, serta NPK,” ujarnya.
Diharapkan Sarwo Edhy, dengan bantuan saprodi berdasarkan masukan badan litbang pertanian mudah-mudahan bisa meningkatkan provitas. dan kedepannya diharapkan petani juga menggunakan benih unggul tersertifikasi.
“Kita juga memberikan bantuan alsin prapanen seperti traktor roda 2 dan roda 4, transplanter, juga alat pascapanen. Kita ingin mengubah mindset para petani untuk mengubah dan meninggalkan cara-cara tradisional ke pertanian modern dengan mekanisasi,” katanya.(*)
