JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partisipasi Kristen Indonesia (DPP Parkindo) optimistis DPD RI di bawah kepemimpinan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, akan menjelma menjadi perekat bangsa di tengah perpecahan yang terjadi saat ini.
Hal itu diungkapkan jajaran pengurus DPP Parkindo saat menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD RI di Gedung B Komplek Parlemen Senayan, Kamis (11/8/2022).
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainuddin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.
Sedangkan dari jajaran DPP Parkindo hadir Desi L (Wakil Ketua DPP Parkindo), Rima Patricia (Wakil Sekjen), Afril T (Wasekjen), Dina M (Bendahara), Patrick Fatruan (Ketua Infokom) dan Waylan Gerung (Ketua Bidang Umat).
Wakil Ketua DPP Parkindo, Desi L, mengaku merasakan betul bagaimana bangsa ini terpecah belah. Di tingkat akar rumput, elemen masyarakat terpecah saling berhadap-hadapan.
“Padahal bangsa ini adalah bangsa yang sangat plural. Namun saat ini kita terkotak-kotak, sehingga slogan bangsa ini yakni Bhineka Tunggal Ika itu tak lagi kita rasakan,” kata Desi.
Melihat sepak terjang Ketua DPD RI, Desi yakin LaNyalla dapat menjadi tokoh pelopor kembali bersatunya anak bangsa, tanpa melihat latar belakang unsur SARA.
Staf Khusus Ketua DPD RI, Togar M Nero, sependapat jika belakangan ini anak bangsa terpecah dan tak lagi bersatu dalam bingkai NKRI. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan yang telah dirancangnya.
“Hal ini terjadi imbas amandemen konstitusi yang terjadi pada tahun 1999-2002 silam. Sejak saat itu bangsa ini terpecah belah,” kata Togar M Nero.
Staf Khusus Ketua DPD RI lainnya, Sefdin Syaifudin menambahkan, kohesi sosial yang terjadi imbas ditinggalkannya dari tak lagi Pancasila sebagai norma tertinggi negara.
“Sehingga Pancasila itu seperti zombie, ada tapi tidak hidup. Padahal, Pancasila itu merupakan wadah utuh yang mampu meramu kebhinekaan bangsa yang super majemuk ini untuk semuanya,” tegas Sefdin.
Sefdin menilai hal itu terjadi bukan tanpa rancangan dan tujuan. Salah satu agenda besarnya adalah agar kepentingan oligarki-kapitalis dapat berjalan dengan baik.
“Tentu tujuannya adalah demi kepentingan oligarki-kapitalis untuk menguasai kekayaan kita. Rakyat tak punya posisi untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Kecuali melalui Partai Politik. Karena sudah tidak ada penjelmaan rakyat yang utuh,” papar Sefdin.
Hal itu pula yang menurutnya memantik Ketua DPD RI untuk menggelorakan agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli.
“Untuk selanjutnya kita perbaiki bersama secara benar melalui adendum, bukan secara ugal-ugalan sebagaimana amandemen yang terjadi sebanyak empat kali pada tahun 1999-2002,” terang Sefdin.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika secara prinsip lembaganya memang memiliki tugas untuk menerima aspirasi masyarakat.
LaNyalla menilai memang tak semestinya perpecahan anak bangsa ini terjadi.
“Perpecahan ini tak seharusnya terjadi. Kami di DPD RI mewakili semua. Intinya buat kami, DPD RI mewakili seluruh rakyat, rumah bagi rakyat,” kata LaNyalla.
Hanya saja, DPD RI tak dapat berbuat lebih oleh karena peran dan fungsinya yang amat terbatas.
“Namun, kami juga memiliki peran dan fungsi sebagai pengawas. Nah, hal itulah yang kami maksimalkan. Sebab, memang tugas kami di DPD RI sebetulnya amat terbatas. Makanya, fungsi pengawasan itu yang kami maksimalkan,” tegas LaNyalla.
Salah satu tujuannya adalah mengembalikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, hal itu dapat dilakukan jika kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli.
Oleh karenanya, LaNyalla mengajak kepada Parkindo untuk ikut meresonansikan kepada masyarakat agar kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli.
Di tempat yang sama, Ketua DPD RI juga menerima aspirasi dari Perkumpulan Pemuda Indonesia (PPI) dan Yayasan Pengkaderan Anak Riau.(***)
