SURABAYA, (25/6/2019): Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa memanasnya perang dagang Amerika dengan Tiongkok tidak banyak berpengaruh terhadap kinerja perdagangan Jawa Timur. Penegasan ini diungkapkan pasca Tim Peneliti DPR RI melakukan kunjungan ke Kadin Jatim untuk melakukan pemantauan dampak dari kasus tersebut.

“Kami menyambut baik dan berterima kasih atas kepercayaan dari Tim Peneliti DPR RI untuk memilih kadin Jawa Timur sebagai salah satu tempat kegiatan penelitian kelompok lintas kepakaran tentang respon Indonesia terhadap dampak perang dagang. Dan yang perlu digaris bawahi, tak perlu risau atas kondisi tersebut,” ujar La Nyalla Mahmud Mattalitti, Surabaya, Selasa (25/6/2019).

Optimisme La Nyalla tersebut dengan melihat kinerja ekonomi Jatim secara keseluruhan yang masih bergerak positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim khususnya sektor industri pengolahan mengalami kenaikan pada kuartal I/2019 jika dibanting kuartal III/2018. Yang semula 29,2 persen naik menjadi 31 persen.

“Di sektor jasa perdagangan, juga naik dari 17 persen menjadi 18 persen pada kuartal I/2019 dibanding kuartal III/2018. Hanya sektor pertanian saja yang mengalami penurunan dari 15 persen menjadi 13 persen,” tambahnya.

Seperti diketahui, pada hari ini Tim Peneliti Keahlian DPR RI yang dipimpin oleh Dr. Humphrey wangke berkunjung ke Kadin Jatim untuk melakukan pengamatan atas dampak perang dagang Amerika dengan Tiongkok. Tim Peneliti Keahlian DPR RI diterima oleh Tim Ahli Kadin Jatim di Graha Kadin Jatim.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Ahli Kadin Jatim Edy Juwono Slamet mengatakan bahwa optimisme terhadap kinerja ekonomi Jatim juga harus dibarengi dengan berbagai langkah antisipatif berupa penandatanganan berbagai kerjasama luar negeri. “Yang harus dilakukan Indonesia dalam mengatasi perang dagang AS-Cina adalah memperbanyak kerjasama perdagangan dengan luar negeri,” tegas Edy

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anggota Tim Ahli Kadin Jatim Jamhadi bahwa Indonesia tidak perlu masuk terlalu dalam atas pertikaian mereka. Yang harus dilakukan adalah dengan memperbanyak Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA)

Seperti diketahui FTA adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk membangun sebuah area perdagangan bebas di mana perdagangan dalam bentuk barang dan jasa dapat dilakukan dengan melampaui batas-batas umum (misalnya batas geografis), tanpa tarif atau penghalang. “Kami berharap, hal ini bisa dipahami oleh para anggota anggota legislatif,” katanya.

Salah satu perjanjian dagang yang harus dijalin adalah dengan negara Afrika. Karena hal ini merupakan solusi untuk memperluas pasar ekspor. “Karena pasar alternative seperti Afrika terus meningkat daya belinya,” tambah Jamhadi.

Terkait dengan persetujuan DPR dalam pengesahan UU perjanjian perdagangan internasional, Kadin Jatim akan terus melakukan sinergi kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jatim untuk membangun dunia usaha serta mencari solusi perluasan pasar, baik di tingkat regional antar pulau, di tingkat ASEAN dan juga Afrika yang terus mengalami peningkatan daya beli.

“Tentunya kalau langkah-langkah ini bisa diteruskan atau ditindak lanjuti di tingkat pusat DPR RI, akan membuka peluang peluang usaha dan akan memperkuat perekonomian negara kita,” pungkasnya.(*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here