www.INDONESIATRAVEL.NEWS, KALIANDA – Bank Rakyat Indonesia (BRI) siap kucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pariwisata bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak tsunami di Lampung Selatan (Lamsel). Hal ini dipastikan BRI di FGD dan Coaching Clinic Pembiayaan Usaha Pariwisata Pascatsunami di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Sabtu (9/2),
FGD yang diprakarsai Kementerian Pariwisata (Kemenpar), dilakukan untuk mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas KUR Pariwisata dari sejumlah lembaga pendanaan dalam upaya mengembangkan sekaligus meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.
Relationship Manager BRI Kalianda Agus Ridwan mengatakan, pihaknya menyiapkan dana sebesar Rp 45 miliar untuk KUR Kecil. Sementara untuk KUR Mikro sebesar Rp 4-5 miliar di sembilan unit BRI yang ada di bawah supervisi BRI Kalianda.
“Pinjaman untuk hingga Rp 100 juta hanya memerlukan surat keterangan usaha dari desa setempat selain identitas diri, dan setelahnya kami akan melakukan penilaian berdasarkan analisa kemampuan,” kata Agus Ridwan.
Agus menjelaskan, yang bisa mengajukan KUR Pariwisata adalah usaha yang minimal telah berjalan selama enam bulan dan memiliki catatan keuangan yang sehat. Pelaku usaha cukup melengkapi Surat Keterangan dari perangkat desa setempat selain identitas diri dan keterangan jenis usahanya.
Tercatat ada sebanyak 13 sub bidang usaha di sektor pariwisata yang akan dibiayai melalui program KUR di antaranya usaha agen perjalanan wisata, sanggar seni, pentas seni, serta penyelenggara meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
Pelaku usaha akomodasi alias layanan penginapan, penyedia makanan dan minuman di kawasan wisata, hingga usaha jasa layanan informasi pariwisata juga bisa mengakses KUR. Bidang usaha lain yang difasilitasi meliputi tempat pelayanan pariwisata (taman tematik, museum, konsultan wisata, dan pemandu wisata).
Tak hanya itu, usaha tirta atau usaha olahraga air (snorkeling, diving, arung jeram, dan lain-lain) pun bisa mengajukan pinjaman. Bahkan pelaku usaha jasa transportasi pariwisata, industri kerajinan, dan pusat oleh-oleh juga diakomodasi agar bisa mengajukan KUR.
“Kami akan terus memonitoring apakah dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya. Agar para UMKM ini bisa makin berkembang,” pungkasnya.
Sebagaimana program KUR untuk sektor lain, kredit yang diprioritaskan pada pelaku UMKM Pariwisata ditawarkan dengan bunga ringan sebesar 7 persen pertahun. Sementara segmen penyalurannya dibagi menjadi KUR mikro dan KUR kecil. Untuk segmen mikro plafon kredit besarannya maksimal Rp 25 juta perdebitur, sedangkan KUR kecil berkisar Rp 25 juta – Rp500 juta.
Subsidi bunga yang ditanggung pemerintah untuk segmen mikro sebesar 10,5% tanpa ada syarat agunan. Sedangkan untuk KUR kecil, subsidi bunganya 5,5% dengan agunan yang ditentukan kemudian. Mereka dapat mengakses KUR melalui bank-bank penyalur yaitu Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Ratman mengatakan, peraturan pemberian KUR untuk usaha pariwisata telah ditetapkan sejak Agustus tahun 2018 kemarin. Yakni memberi kesempatan pada UMKM pariwisata untuk mendapat akses permodalan KUR dengan bunga yang relatif rendah.
“Dalam program ini kami memfasilitasi para pelaku UMKM pariwisata bertemu langsung dengan perwakilan lembaga pendanaan, untuk mengetahui langkah-langkah yang mereka bisa lakukan untuk mendapat bantuan permodalan dengan syarat dan ketentuan yang lebih jelas dan mudah,” ujar Dadang.
Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, sebanyak 314 pelaku UMKM pariwisata di Lampung Selatan terdampak peristiwa Tsunami Selat Sunda. Sehingga Dadang berharap acara ini benar-benar dapat memberikan informasi yang jelas bagi UMKM Pariwisata dalam mengakses pembiayaan dan permodalan KUR Pariwisata.
“Di acara ini ini baru 70 pelaku UMKM yang kami fasilitasi, target kami 100 persen semua UMKM di Lampung Selatan mendapat informasi ini. Sehingga recovery diharapkan bisa lebih cepat terwujud,” kata Dadang.
Menurut Dadang, bantuan permodalan ini tentu tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kunjungan kunjungan wisatawan. Untuk itu Kemenpar juga akan tetap melakukan promosi di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya daerah sekitar yang tidak terdampak bencana.
Kemenpar juga akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan infrastruktur untuk dapat segera memperbaiki infrastruktur yang terdampak.
“Yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan pelaku usaha. Silakan diusulkan, nanti akan kami sampaikan ke deputi bidang industri dan kelembagaan Kemenpar yang menangani SDM dan kelembagaan,” ujar Dadang.
Kadispar Lampung Selatan, Yuda Sukmarina mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi wahana untuk membuka wawasan kepada Pemda khususnya pelaku UMKM yang terdampak tsunami untuk bangkit dan semangat kembali dalam menggeluti usaha pascatsunami. Dimana secara umum kendala yang dihadapi UMKM adalah aspek permodalan.
“Karenanya melalui forum ini kami harapkan dapat membantu memberi kemudahan pelaku UMKM pada sektor pariwisata dalam hal ini peminjaman modal dengan proses yang mudah dan cepat dan bunga pinjaman rendah sehingga mereka mulai kembali usaha,” ujar Yuda, seraya mengatakan 60 persen UMKM Pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan bergerak di bidang makanan dan minuman.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, FGD ini merupakan langkah awal Kementerian Pariwisata untuk mendongkrak industri pariwisata dengan menarik para pelaku usaha di Lamsel untuk berinvestasi. Menurutnya, ada banyak sumber pembiayaan yang bisa digali untuk investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata.
“Sumber yang umum adalah pembiayaan yang bersumber dari Usaha Jasa Keuangan (OJK) atau Industri Keuangan Bank (IKB), seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pariwisata (FLPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) pariwisata,” kata Menpar Arief Yahya.
Menpar Arief Yahya menambahkan, negara harus hadir untuk memfasilitasi para pelaku industri pariwisata agar mudah mendapatkan akses pembiayaan.
“Dan saya katakan, Kemenpar akan menjadi berguna untuk orang banyak jika kita bisa memfasilitasi itu,” ucapnya.
Dia mencontohkan, KUR Pariwisata yang tidak populer karena masyarakat selalu berpikir KUR hanya untuk sektor pertanian atau peternakan. Data OJK menunjukkan penyaluran KUR ke sektor industri pariwisata masih sangat kecil sekitar 3 persen.
“Ini jauh lebih kecil dibandingkan pertanian atau kehutanan (24 persen) dan perdagangan (58 persen). Karena itu saya minta agar KUR Pariwisata dikembangkan agar dikenal luas di kalangan pelaku industri pariwisata,” pungkas Menpar Arief Yahya.
