www.INDONESIATRAVEL.NEWS, MEDAN – Sebanyak 50 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan dan sekitarnya, mengikuti Roadshow Workshop Sosialisasi KUR Sektor Pariwisata. Kegiatan ini digelar di Hotel Aryaduta Medan, Jumat (15/3). Para UMKM pariwisata itu sangat antusias mengikuti program tersebut.
“Melalui pertemuan ini, kami berharap dapat memfasilitasi para UMKM industri pariwisata di Kota Medan untuk memperoleh informasi terkait akses permodalan KUR. Detail persyaratan untuk mengakses program penguatan modal KUR dijelaskan oleh pihak bank, silakan gunakan dengan baik peluang ini,” ujar Asdep Pengembangan Destinasi Regional I, Lokot Ahmad Enda.
KUR pariwisata yang diinisiasi sejak 2018, menjadi salah satu program untuk mengangkat UMKM pariwisata. Kota Medan dipilih sebagai lokasi sosialisasi KUR, karena memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Apalagi Medan juga telah ditetapkan sebagai kawasan MICE. Sehingga, harus didukung oleh pelaku UMKM yang terus tumbuh.
Lokot menambahkan, upaya ini merupakan langkah nyata Kemenpar untuk membantu menumbuhkan ekosistem pariwisata di Kota Medan. Apalagi, KUR pariwisata memiliki skema khusus pembiayaan dan permodalan yang terjangkau.
“Potensi pariwisata Kota Medan sangat luar biasa. Sektor ini terus tumbuh menjadi sektor ekonomi utama di Medan. Kemenpar ingin perkembangan sektor pariwisata ini menyentuh hingga level terbawah. Untuk itu perkembangan UMKM harus terus kita dorong,” kata Lokot.
Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan yang hadir pada sosialisasi ini mengatakan, KUR pariwisata merupakan langkah tepat untuk mendukung pencapaian target 20 juta wisman ke Indonesia. Dengan hadirnya KUR ini maka pengembangan UMKM yang mendukung pariwisata akan cepat tercapai.
“Jadi jika UMKM pariwisata berkembang maka dipastikan wisatawan makin nyaman. Kenapa? Karena saat ini UMKM menjadi tulang punggung pengembang pariwisata. Keberadaannya mampu menjadi magnet tersendiri bagi pariwisata,” ujar Sofyan.
Kabid Pengembangan Destinasi Area I Wijanarko juga mengamini hal itu. Dijelaskannya, kegiatan sosialisasi dilakukan diberbagai daerah untuk mengembangkan destinasi yang ada.
“Kami berharap acara ini dapat meningkatkan motivasi rekan-rekan pelaku UMKM pariwisata dalam mengembangkan pariwisata daerah. Kini para pelaku UMKM pariwisata juga tidak perlu resah terkait kendala modal, karena program KUR adalah salah satu solusi masalah permodalan yang ditawarkan oleh Pemerintah,” ungkap Wijanarko.
Kasubid Bidang Pengembangan Destinasi Area I B, Andhy Marpaung menambahkan, setidaknya tercatat 12 bidang usaha sektor pariwisata yang dapat dibiayai dalam program KUR ini. Mulai usaha daya tarik pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan minuman, hingga penyediaan akomodasi.
Selain itu juga kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyelenggaraan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition), jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, serta industri kerajinan, dan pusat oleh-oleh.
Sama seperti skema KUR untuk sektor lain, kredit ini juga memprioritaskan pelaku UMKM. Bunga yang ditawarkan sebesar 7% per tahun. Terkait segmen penyalurannya, KUR wisata dibagi menjadi KUR mikro dan KUR kecil.
Untuk segmen mikro, plafon kredit besarannya maksimal Rp25 juta per debitur. Sementara itu, KUR untuk usaha kecil, plafonnya berkisar Rp25 juta hingga 500 juta.
Andhy menyebutkan, subsidi bunga yang ditanggung pemerintah untuk segmen mikro sebesar 10,5% tanpa ada syarat agunan. Sementara itu, untuk KUR kecil, subsidi bunganya 5,5% dengan agunan yang ditentukan kemudian.
“Dengan KUR diharapkan pelaku usaha pariwisata bisa naik kelas sehingga masyarakat secara umum meningkat kesejahteraannya dari sektor pariwisata,” ungkap Andhy.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, pemanfaatan KUR dinilai positif untuk mendukung tersedianya kebutuhan investasi pariwisata di Indonesia.
Menurut Arief, total kebutuhan dan pembiayaan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata di Indonesia mencapai Rp 500 triliun hingga tahun 2024. Sekitar Rp 300 triliun atau 60% nya khusus ditujukan untuk pengembangan 10 Bali Baru; sedangkan sisanya untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Jika dirinci nilai Rp 500 triliun tersebut diperoleh dari investasi langsung sebesar Rp 205 triliun, yang berasal dari pemerintah Rp 170 triliun dan Rp 35 triliun investasi swasta. Investasi swasta ini khususnya berasal dari industri keuangan bank untuk KUR pariwisata sebesar Rp 25 triliun melalui Himbara Perbanas, BPR, dan BPD; serta industri keuangan bank sebesar Rp 10 triliun melalui ACC dan modal ventura.
Sisanya Rp 295 triliun berasal dari pembiayaan dengan rincian pembiayaan pemerintah Rp 10 triliun dan pembiayaan swasta Rp 285 triliun.
“Selama periode 2019 – 2024, kebutuhan investasi pariwisata di Indonesia masih sangat besar seperti diperlukannya 120.000 kamar hotel, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100.000 homestay dengan melibatkan UKM pariwisata. Program KUR ini adalah solusi brilian untuk meningkatkan investasi pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu, saya ajak rekan-rekan pelaku UMKM pariwisata untuk memaksimalkan peluang istimewa ini,” tutur Arief.(*)
