JAKARTA – Pemerintah siapkan 5 jurus ampuh untuk menjinakkan inflasi sepanjang 2021. Apalagi, pemerintah sudah mematok besaran inflasi berada pada grid 3% plus minus 1%. Formulasi kebijakan tersebut jadi inovasi untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusinya di masa pandemi Covid-19. Muaranya stabilitas inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK).
Dikepung badai pandemi Covid-19, pemerintah tetap berhasil menjaga inflasi sepanjang 2020. Besaran inflasi IHK tercatat rendah, yaitu 1,68% di sepanjang tahun. Angka tersebut di bawah kisaran sasaran 3% plus minus 1%. Penyebabnya adalah permintaan domestik yang belum kuat sebagai imbas pandemi Covid-19. Sebagai catatan, pasokan sangat memadai.
“Pertumbuhan ekonomi harus didorong terus. Inflasi rendah dan stabil harus dijaga. Hal itu jadi pendukung upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Dengan formulasi begitu, pertumbuhan ekonomi akan kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menjaga inflasi 2021 sebesar 3% plus minus 1%, pemerintah juga melanjutkan kesinambungan pada tahun berikutnya. Apalagi, pemerintah dan Bank Indonesia sudah menyepakati target inflasi yang harus dijaga. Untuk tahun 2022 dan 2023, besaran inflasi yang dijaga adalah 3% plus minus 1%. Adapun tahun 2024 berada pada kisaran 2*5% plus minus 1%.
“Untuk mewujudkan target itu semua, maka kebijakan yang sudah ditetapkan harus dijalankan secara penuh. Evaluasi tetap dijalankan. Apalagi, formulasi-formulasi kebijakan tersebut juga berlaku menyeluruh. Sinergi harus kuat dilakukan,” terang Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar.
Lebih lanjut, formulasi yang akan diterapkan pemerintah adalah menjaga inflasi kelompok bahan pangan. Kalaupun muncul letupan, batasannya berada pada kisaran 3% hingga 5%. Langkah ini dilakukan untuk menjaga mata rantai lainnya, seperti keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga komunikasi efektif (4K) sepanjang pandemi Covid-19.
Fokus terhadap ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusinya, pemerintah berupaya mengantisipasi potensi kenaikan permintaan. Apalagi, pada April dan Mei 2021 ada momentum Ramadhan sekaligus Hari Raya Idul Fitri. Ada juga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) lainnya. Airlangga menambahkan, kesinambungan pasokan sepanjang waktu harus diberikan.
“Strategi ini digulirkan untuk menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu dan menjaga kelancaran distribusi antar daerah. Nantinya semua piranti akan digunakan, termasuk didalamnya ada pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerjasama antar daerah,” lanjut Airlangga lagi.
Selain kelompok bahan pangan, stabilitas juga diterapkan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Nantinya pengendalian inflasi dilakukan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021. Ada juga strategi penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga (K/L). Sinergi K/L plus daerah juga diberikan melalui format program Dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2021.
Jurus lain perintah adalah memperkuat ketahanan pangan nasional. Komposisinya diberikan melalui peningkatan produksi dengan Food Estate. Berikutnya, pemerintah juga menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam.
“Kami optimistis semua akan memberikan impact positif bagi perekonomian secara menyeluruh. Apalagi, strategi ke-5 adalah menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah. Hal ini juga sebagai dukungan terhadap program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),” tegas Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).(***)
