JAKARTA – Partai Golkar tetap menjadi idola Indonesia. Posisinya semakin menguat di zona elit konfigurasi partai-partai nasional. Apalagi, Partai Golkar terkenal bersih dan bebas korupsi. Saat badai korupsi menjerat PDIP dan Partai Gerindra, kader-kader Golkar justru sibuk memberikan dedikasinya untuk bangsa dan negara. Wajar bila Golkar menjadi tempat pelarian para voter pendukung PDIP dan Gerindra.
Partai Golkar akan sangat dominan jika Pemilu digelar saat ini. Sebab, elektabilitasnya terus meroket seiring posisi bersih dari korupsi. Bandingkan dengan PDIP yang terjerat kasus korupsi Dana Bansos di Kementerian Sosial. Atau, Partai Gerindra yang terbelit korupsi berjamaah benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Atas status itu, Golkar menjadi pilihan utama elektoral menyalurkan aspirasinya. Setelah Golkar, ada Demokrat, PKB, NasDem, PKS, dan PSI.
Mengacu hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), Golkar semakin menjadi favorit. Survei dilakukan LKPI pada 20-27 Desember 2020 dengan jumlah responden 1.225 orang yang tersebar di 34 provinsi. Menyesuaikan pandemi Covid-19, penentuan sampel dilakukan dengan metode mix-mode. Teknisnya melalui telepon dengan sistem pencatatan komputer. Untuk tingkat margin of error-nya kurang dari 2,8% dengan kepercayaan lebih dari 95%.
Beberapa pertanyaannya adalah, pendapat responden terkait tingkat korupsi di Indonesia. Apakah posisinya meningkat, menurun, atau tidak mengalami perubahan? Lalu, hasilnya mencatat sekitar 61,8% responden menilai tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan. Artinya, masyarakat berpikir negatif bahwa korupsi terus terjadi di masa pandemi Covid-19. Lebih lanjut, 79,8% hasil survei menyatakan korupsi dominan dilakukan oleh kader partai yang duduk di eksekutif maupun legislatif.
Lebih lanjut, sekitar 81,9% responden memberikan persepsi bahwa korupsi dilakukan kader parpol. Masyarakat juga bersikap, sekitar 50,7% persepsi korupsi kader dilakukan untuk kepentingan pembiayaan partai politik pun diberikan. Ada juga 67,7% opini menyebutkan korupsi untuk kepentingan pribadi sang kader partai politik.
Publik juga beropini, bila 87,7% menyatakan perilaku korupsi para kader partai politik akan digunakan sebagai acuan dalam memberikan suara. Artinya, para kader politik dan partai pengusungnya tidak akan dipilih saat Pemilu berlangsung. Direktur Eksekutif LKPI Arifin Nur Cahyono mengungkapkan, bersih dari korupsi menjadi kunci suara utama dalam Pemilu.
“Survei sudah dilakukan, lalu persepsi publik sudah diberikan terkait sikapnya terhadap status korupsi di Indonesia. Kalau ingin mendulang banyak suara, maka partai harus bersih dari korupsi. Bagaimanapun, sikap publik sudah jelas tercantum dalam hasil survei,” ungkap Arifin.
Mengacu hasil survei 1.226 responden, berikut hasil simulasi bila Pemilu digelar saat ini. Golkar, PDIP, dan Demokrat tetap berada di zona atas dengan slot suara 2 digit. Berikut rinciannya:
*PDI Perjuangan* (17, 8%)
*GOLKAR* ( 15,2℅)
*Partai Demokrat* (10,8%)
*PKB* (8,8%)
*NASDEM*(8,1%)
*PKS* (6,9%)
*GERINDRA*(6,6%)
*PSI* (4,2%)
*PAN* (3,1%)
*PPP* (2,9 %)
*HANURA* (1,6%)
Dan lainnya dibawah 0,5 persen.(*)
